magnum188 rtp

magnum188 rtp,keluaran macau jam 13,magnum188 rtpJakarta, CNN Indonesia--

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh baru saja mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah, pada Senin (26/2). 

Saat mengumumkan pengunduran dirinya di depan wartawan di Ramallah, Stayyeh menuturkan keputusannya ini diambil karena "eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" di Tepi Barat dan Yerusalem.

Lihat Juga : Israel Makin Lancang, Beber 3 Rencana Baru Agresi di Gaza Palestina

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikutip Reuters, pengunduran diri Shtayyeh berlangsung di saat tekanan dari Amerika Serikat terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas terus meningkat demi menggoyahkan Otoritas Palestina.

Upaya AS ini berlangsung seiring dengan semakin besar dukungan internasional terhadap gencatan senjata di Gaza.

Di kesempatan itu, Shtayyeh juga menyerukan Palestina segera menerapkan "langkah-langkah politik dan pemerintah baru" di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Lihat Juga : PM Palestina Ungkap Alasan Mundur di Tengah 'Tekanan' AS soal Gaza

Lalu, bagaimana kiprah Shtayyeh dan apa perannya sebagai perdana menteri selama ini?

Palestina terbagi menjadi dua wilayah yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat. Otoritas Palestina mengontrol wilayah Tepi Barat, sementara Jalur Gaza dikuasai oleh kelompok Hamas.

Otoritas Palestina menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, di mana presiden memegang kewenangan eksekutif yang dibagi bersama Dewan Legislatif. Presiden juga menunjuk Perdana Menteri yang nantinya akan mengangkat para menteri pemerintah.

Berdasarkan amendemen konstitusi 2003 lalu, presiden memegang kekuasaan politik yang paling kuat di level nasional. Presiden juga bisa mengeluarkan dekrit darurat saat dibutuhkan ketika Dewan Legislatif reses.

Sementara itu, peran perdana menteri lebih fokus mengawasi kinerja kabinet pemerintah. Seorang PM Palestina juga lebih fokus mengurusi urusan dalam negeri negara mulai dari pembangunan hingga urusan legislatif. Meski begitu, seorang PM juga tetap dilibatkan dalam proses diplomasi.

Seorang PM dapat diberhentikan presiden kapan saja. Jika seorang PM mundur, jabatan yang kosong akan diisi sementara oleh Ketua Dewan Legislatif Palestina.

Sementara itu, PM Stayyeh menjabat sejak april 2019 lalu. Pria kelahiran Nablus pada 1958 itu merupakan lulusan ekonomi dan bisnis. 

Sebelum bergelut di pemerintahan, Shtayyeh pernah menjabat sebagai professor pembangunan ekonomi dari tahun 1989 sampai 1991 di Universitas Birzeit, Palestina.

Pada 1994 - 1996 ia menjabat sebagai direktur administrasi dan keuangan untuk Dewan Ekonomi Palestina untuk Pembangunan dan Rekonstruktsi (PECDAR).

Shtayyeh berpartisipasi dalam banyak inisiatif politik dan pembangunan. Ia dipercaya untuk menjalankan sebagian besar program pembangunan dan rekonstruksi Palestina.

Dalam hal diplomasi, Shtayyeh juga terlibat dalam negosiasi penyelesaian konflik Palestina-Israel selama ini. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina pada 1995 - 1998 dan mencapai kesepakatan dengan Israel untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif Palestina.

Stayyeh juga dinilai vokal menggaungkan dukungan internasional terhadap Palestina. Awal bulan ini, Stayyeh secara terbuka kembali mendesak penerapan Solusi Dua Negara bagi Palestina dan Israel. Namun, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Israel.

Ia juga mendesak beberapa negara Barat untuk mengakui kedaulatan negara Palestina dalam dukungannya untuk menjadi anggota tetap PBB.