vioslot 4d

    Release time:2024-10-07 22:16:10    source:foto hot model jepang   

vioslot 4d,snaptik video fb,vioslot 4dJambi, CNN Indonesia--

Syarifah Fadiyah Alkaff (16) bersama kakaknya bergegas menuju rumah dinas Gubernur Jambipada pertengahan 2023 lalu. Ia membawa harapan permasalahan rumah neneknya segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Sesampai di rumah dinas yang berada di Kecamatan Pasar, Kota Jambi, remaja putri itu menjelaskan rumah neneknya kerap mengalami kerusakan imbas aktivitas perusahaan.

Selain pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, Ketua Komisi Nasional Pelindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait (almarhum) juga sempat mendengarkan penjelasan Fadiyah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah sesi foto, dia merangkul kami. Dia bilang 'Fadiyah kalau mau permasalahan nenek selesai, kita tolong saling bantu ya'. Terus kami bilang 'saling bantu apa pak?' Kami ini bukan siapa-siapa. Kami juga bikin konten terkait permasalahan nenek. Kami tanya 'konteksnya apa pak?' Ternyata karena terkait pemilihan presiden. Setahu kami kan mas Gibran masih menjadi Wali Kota Solo," ujar Fadiyah didampingi keluarganya kepada CNNIndonesia.com, pada akhir Juni 2024 lalu.

Fadiyah menolak tawaran yang menurutnya tidak jelas tersebut. "Itu bertentangan dengan idealisme kami," katanya.

Ternyata, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden terwujud beberapa bulan kemudian. Fadiyah yang teringat dengan ajakan mendukung Gibran, melayangkan kritikan pada Presiden Jokowi yang diduga menggunakan fasilitas negara dan mengontrol Mahkamah Konstitusi demi Gibran menjadi wakil presiden.

Siswi kelas satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) itu kecewa Presiden Jokowi tidak menepati janji menyelesaikan permasalahan rumah neneknya. Jokowi, menurutnya, malah sibuk dengan urusan politik untuk anaknya.

"Kilas balik tahun 2018, dia berjanji juga menuntaskan permasalahan nenek. Tetapi, sampai saat ini dakada juga. Makanya kami membuat lontaran kritik juga," katanya.

mercy jokowi blusukan ke jambiMobil Mercy yang membawa Presiden Jokowi blusukan ke Jambi. (Foto: Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden)

Fadiyah mengungkapkan dirinya berhasil menemui Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di Jambi pada 2018 lalu. Di tengah keramaian, Fadiyah sempat menyampaikan aspirasi hingga foto bersama presiden.

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah berjanji akan menyelesaikan permasalahan rumah neneknya. Namun, hingga penghujung masa jabatan, Jokowi belum menepati janji tersebut.

Sejak melontarkan kritikan pada Presiden Jokowi dan proses Pemilu 2024, Fadiyah kerap mendapatkan serangan di media sosial. Bahkan serangan digital yang didapatkan Fadiyah, bukan sekadar hinaan tetapi ada juga bernada ancaman.

Namun, berbagai serangan digital itu tidak membuat Fadiyah berhenti melayangkan kritik. Apalagi menurut Fadiyah, sebagian pengguna akun yang menyerangnya tidak jelas sehingga diduga para buzzer.

Lihat Juga :
Kapolri Akui RI Rentan Serangan Siber, Simak Datanya

Fadiyah bukan sosok yang asing bagi masyarakat Jambi. Saat masih duduk di bangku kelas tiga SMP pada 2023, ia sempat viral dan menjadi perbincangan lantaran mengkritik Pemerintah Kota Jambi yang diduga tidak menyelesaikan permasalahan kerusakan rumah neneknya imbas aktivitas kendaraan PLTU. Ia bahkan sempat dilaporkan ke Polda Jambi oleh Pemerintah Kota Jambi karena kritikannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sempat turun tangan kala itu. Setelah mediasi, barulah Pemerintah Kota Jambi mencabut laporannya sehingga anak di bawah umur itu selamat dari jerat hukum.

Namun, permasalahan neneknya tidak kunjung selesai. Rumah neneknya terus menerus mengalami kerusakan imbas aktivitas perusahaan. Karena itu, Fadiyah kembali melayangkan kritik melalui Tiktok, Twitter, dan Instagram. Tidak hanya kepada Pemerintah Kota Jambi, tetapi juga kepada Pemerintah Provinsi Jambi hingga Presiden.

Cerita Siswi Jambi  Syarifah Fadiyah Alkaff (16) Diancam dan Di-bully Usai Kritik JokowiSyarifah Fadiyah Alkaff (kanan) bersama kakaknya. (CNN Indonesia/Alfahri)

Komentar yang tidak menyenangkan di media sosial sebenarnya sudah didapatkan Fadiyah sebelum mengkritik Jokowi. Namun, sejak ia mengarahkan kritikannya kepada Presiden dan proses Pemilu 2024, ia merasa serangan digital kepadanya meningkat.

"Sampai mengancam nyawa, bully fisik. Kalau kami pikir ini secara serius, pasti takut karena ini berkaitan dengan nyawa. Tapi ya saya pikir lebih hati-hati saja saat interaksi langsung," ujar Fadiyah.

Siswi ini tidak ambil pusing atas serangan-serangan digital itu. Ia sengaja mengabaikan sebagian komentar negatif demi menjaga kondisi mentalnya.

"Kalau serangan, misalnya berupa komentar yang negatif. Kalau dibaca satu per satu, pasti mental kami down. Tapi kami tidak berfokus melihat komentar orang-orang. Kami pisahkan masalah itu. Kamu fokus ke permasalahan nenek. Mau mereka mem-bully kami, memfitnah kami, kami tetap fokus ke tujuan utama kami, yakni untuk nenek Hafsah," katanya.

Lihat Juga :
Usman Hamid Ungkap Kekuasaan Sedang Resah, Buktinya Haris Hingga Butet

Tidak hanya serangan digital, terdapat pula disinformasi Fadiyah dilaporkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ke Polda Jambi. Informasi hoaks ini terlanjur tersebar dan sempat viral di media sosial.

Salah satu pengguna Tiktok yang menyebarkan informasi tidak benar tersebut, yakni @didit_jumpbe. Pria ini menuding Fadiyah tidak memiliki sopan santun sehingga dianggap wajar bila dilaporkan ke Polda Jambi. Sedangkan di video yang berbeda, ia mendukung Presiden Jokowi dengan mengutip berbagai berita.

"Nah, baca berita siang hari ini, siswi SMP kritik Jokowi di media sosial dilaporkan ke polisi, orang tuanya kaget. Kalau ibu kaget anaknya dilaporkan polisi, kami juga kaget bu. Wai ado budak SMP yang mulutnya macam anak ibu. Dak katek sopan santunnya, bu," kata pria tersebut.

Fadiyah mengatakan dirinya memang sempat mendapatkan ancaman akan dilaporkan ke Polda Jambi oleh pihak yang mengaku TKN Prabowo-Gibran, tetapi itu tidak terjadi.

"Bahkan ada juga yang mengaku orang dekat dengan staf presiden. Dia bilang 'kamu ini akan dipenjara, saya ini orang dekat staf presiden.' Tapi ikut menghina dan mem-bully. Tidak diambil pusing. Namanya buzzer, pasti bakal menggoreng isu kita," kata Fadiyah.

Baca halaman berikutnya: Klarifikasi Polisi soal Pelaporan Fadiyah

Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda JambiAKBP Reza Khomeini mengonfirmasi tidak ada pihak yang melaporkan Fadiyah ke Polda Jambi mengenai kritikan pada Presiden. Polda Jambi hanya menangani kasus Fadiyah dan Pemkot Jambi yang sudah diselesaikan pertengahan 2023 lalu.

"Sampai kemarin tidak ada. Sempat ramai isunya, tetapi saya pastikan tidak ada yang membuat laporan seperti itu," katanya.

Ia pun mengatakan tidak ada laporan pelanggaran Undang-undang ITE yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Namun, kata Reza, Polda Jambi dan polres jajaran akan melakukan patroli siber ketika memasuki masa pemilihan kepala daerah beberapa bulan lagi.

Sepanjang 2023, Polda Jambi menangani 230 kasus ITE. Sedangkan sejak Januari hingga Juni 2024, kasus ITE yang ditangani Polda Jambi mencapai 122 kasus.

Lihat Juga :
Ramai Aktivis Soroti Dugaan Kriminalisasi Jadi Modus Pembungkam Kritik

"Laporan ITE sangat meningkat dari tahun ke tahun karena perkembangan teknologi. Rata-rata penipuan online dan pencemaran nama baik. Sisanya, ada pengancaman dengan video call sex," kata Reza.

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), berdasarkan laporan yang dirilis pada 2 Februari lalu, mengungkapkan terdapat 2.330 hoaks selama tahun 2023. Dari ribuan hoaks itu, sebanyak 1.292 hoaks terkait politik yang 645 di antaranya berkaitan langsung dengan Pemilu 2024.

Jumlah hoaks politik itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 yakni sebanyak 644 hoaks. Platform Youtube menjadi tempat ditemukan hoaks terbanyak, sejumlah 44,6 persen, diikuti oleh Facebook (34,4 persen), Tiktok (9,3 persen), Twitter atau X (8 persen), Whatsapp (1,5 persen), dan Instagram (1,4 persen).

Selain menjadi yang tertinggi, persentase hoaks politik tahun 2023 sebanyak 55,5 persen yang ditemukan Mafindo itu juga memposisikan hoaks politik kembali mendominasi topik hoaks pasca 2019. Padahal ketika pandemi, yakni 2020-2022, hoaks politik sempat turun rata-rata di bawah 33 persen.

Menurut Mafindo, masifnya hoaks politik mengganggu demokrasi di Indonesia, mengacaukan kejernihan informasi, dan dapat mengajak orang menolak hasil pemilu. Karenanya upaya komprehensif perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani hoaks untuk menjaga kedamaian Pemilu 2024.

Damar Juniarto selaku Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)Ketua Safenet Damar Juniarto. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Sementara itu, Ketua Safenet Damar Juniarto mengatakan kasus kriminalisasi yang mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya masih sangat tinggi di triwulan pertama 2024; ada 30 kasus dengan 52 terlapor yang dicatat Safenet pada periode tersebut. Dibandingkan pada triwulan pertama tahun lalu, kasus ini mengalami peningkatan yang sebagian besar motifnya tentang politik dan pemilu.

"Di bagian keamanan digital, insiden dengan motif politik tetap menjadi dugaan utama terjadinya serangan digital tahun ini. Hal ini berkaitan dengan situasi pemilu dan kritik-kritik terhadap pemerintah maupun pasangan capres-cawapres," katanya.

Hal yang memprihatinkan lagi, kata Damar, jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada triwulan pertama 2024, naik empat kali lipat dari periode yang sama di tahun lalu.

"Korban perempuan masih sangat besar atau sampai 2/3 aduan, disusul korban laki-laki dan non-biner. Korban usia anak menjadi yang terbanyak kedua setelah usia produktif 18-25 tahun."

Bertahan dari serangan digital jelang Pilkada

Serangan digital terus menerus didapatkan Fadiyah, bahkan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jambi. Fadiyah yang mengkritik Gubernur Jambi Al Haris, malah dituduh berpihak kepada calon gubernur tertentu atau memiliki kepentingan politik.

Walau demikian, Fadiyah yang telah terbiasa mengkritik, tidak berhenti mengunggah video kritikan pada pemerintah.

Faradila Alkaff (24), kakak Fadiyah, mengatakan pihak keluarga terus menerus memperhatikan kesehatan mental remaja putri itu. Ia kadang khawatir komentar negatif dan serangan digital berdampak pada kondisi psikis Fadiyah.

"Sering saya tanya 'adek gimana?' Dia selalu menjawab tidak apa," kata Fardila.

Tidak hanya Faradila, KPAI pun kadang bertanya tentang kondisi Fadiyah melalui sambungan telepon walau tidak lagi memberikan pendampingan. Namun, Fadiyah selalu bilang serangan di media sosial itu tidak berdampak dan tidak membebani.

Lihat Juga :
Mega Sindir Benalu Cari Untung dan Pemancing di Air Keruh Saat Pandemi

Ketimbang serangan digital, remaja itu lebih tertekan dengan permasalahan rumah neneknya yang tak kunjung selesai. Bahkan terdapat informasi tidak benar bahwa permasalahan itu sudah selesai.

"Secara psikologi kami cemas kenapa permasalahan ini berlarut-larut dan dibiarkan. Kapan selesai? Sekuat apa perusahaan ini? Sampai anak kecil berjuang diserang para buzzer. Kalau media mati, semua mati bagaimana?" kata Faradila.

Faradila menyesali sebagian masyarakat hanya berfokus ke kosakata yang digunakan adiknya yang tayang di media sosial. Tidak mempertanyakan atau mencari tahu akar permasalahan yang dibahas remaja putri tersebut.

"Di keseharian pun kami memantau. Dia kan tumbuh dengan permasalahan itu. Kalau masalah etik, lebih tidak etik pemangku kebijakan. Menjanjikan sesuatu, tetapi tidak ditepati," ujarnya.

[Gambas:Photo CNN]


Para pengguna akun asli, kata Faradila, justru kebanyakan mendukung kritikan adiknya di media sosial. Sebagian pengguna akun media sosial pun mendukung perjuangan untuk menyelesaikan permasalahan neneknya.

Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Jambi Amsyarnedi Asnawi menyesalkan tindakan para pengguna media sosial yang menyerang Fadiyah. Sebab, Fadiyah masih tergolong di bawah umur sehingga masih perlu mendapatkan bimbingan.

Berbagai serangan digital itu menunjukkan ruang digital berbahaya bagi mereka yang mengkritik pemerintah, termasuk anak.

"Yang mengancam itu seharusnya melihat dengan jernih siapa Fadiyah ini. Masalahnya pihak dewasa yang mengancam dia. Itu yang tidak boleh. Bagaimana pun juga anak itu harus didampingi," katanya.

Ia mengatakan pihaknya sempat memantau kasus yang menimpa Fadiyah pada 2023 lalu. Namun, KPAI sudah terlebih dahulu memberikan pendampingan.

Walau demikian, LPAI Jambi terus memantau kondisi Fadiyah dari jauh. Ia dan timnya berencana akan menemui remaja putri tersebut. Menurutnya, Fadiyah perlu diperhatikan dan dibimbing.

"Perlu didampingi. Banyak juga akun-akun yang mem-bully. Dia perlu didampingi, apalagi masa depan masih panjang," katanya.