bandar69 rtp

bandar69 rtp,no togel nangka 4d,bandar69 rtp

Banten, CNBC Indonesia -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantisipasi berlanjutnya tren penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA minyak dan gas (migas) pada 2025. Sebagai gantinya, Kemenkeu akan menggenjot PNBP dari sektor minerba seperti batu bara, timah dan nikel.

Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo mengatakan upaya tersebut akan didorong salah satunya dengan pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Menurut Wawan, sejak diterapkan sistem ini terbukti mampu meningkatkan PNBP sektor minerba.

"SIMBARA telah meningkatkan penerimaan negara dari PNBP minerba dalam satu dekade terakhir," kata Wawan dalam diskusi dengan media di Anyer, Serang, Banten dikutip Jumat, (27/9/2024).

Baca: MIND ID Buktikan Komitmen Hilirisasi, Smelter Freeport Resmi Produksi

Dalam paparannya, Wawan menyebut sektor minerba telah mengalami kenaikan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, dia mengatakan realisasi PNBP di sektor minerba baru sebesar Rp 75,8 triliun.

Sejak penerapan SIMBARA, PNBP minerba meningkat menjadi sebesar Rp 183,5 triliun di tahun 2022 dan Rp 172,96 triliun di tahun 2023. Wawan menyebut kenaikan itu merupakan dampak dari beberapa faktor seperti pemanfaatan SIMBARA, kenaikan harga Batubara dan penyesuaian tarif PBNP.

Lebih lanjut dalam paparannya SIMBARA disebut telah mencegah penambangan ilegal dengan nilai ekonomi Rp 3,47 triliun. Selain itu tambahan penerimaan dari hasil data analytic profil risiko pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan Automatic Blocking System yang juga merupakan bagian dari SIMBARA sebesar Rp 1,1 triliun.

Baca: Luhut Wanti-Wanti Transisi Energi Tak Langsung Matikan PLTU

Dia meyakini peran SIMBARA ke depannya akan semakin kuat dengan telah diluncurkannya SIMBARA untuk komoditas nikel dan timah pada 22 Juli 2024.

Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan pendapatan dari PNBP Sumber Daya Alam sebesar Rp 218 triliun. Penerimaan dari sektor minyak dan gas ditargetkan sebesar Rp 121 triliun. Sementara, penerimaan dari sektor non-migas dipatok Rp 97 triliun.

Kemenkeu menyebut target PNBP SDA itu telah mempertimbangkan moderasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi yang kemungkinan menekan pendapatan SDA. Penurunan ini diantisipasi salah satunya dengan mengoptimalisasi PNBP SDA nonmigas melalui perbaikan tata kelola seperti SIMBARA.

Baca: Prabowo Langsung Nge-gas di Januari, Ini Program yang Bakal Digeber!

Kebanggaan Luhut

Sebagai catatan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kerap membanggakan Simbara dalam beberapa kali kesempatan.

Dia menjelaskan, dibentuknya Simbara sebagai platform yang dapat mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas mineral di dalam satu ekosistem, tidak terlepas dari lahirnya Aplikasi Peduli Lindungi.

"Saya sebenarnya ke trigger semua ini gara-gara Covid. Jadi saya belajar peduli lindungi itu, yang tadinya saya ragu juga. Tapi ternyata peduli lindungi itu apps yang membuat kita betul-betul terintegrasi semua data kita dan itu membuat, mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, dari situ saya memang jadi terdorong," kata Luhut dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Jumat (27/9/2024).

Semula, Simbara sendiri digunakan untuk menata usahakan dan menata kelola proses pengusahaan batu bara di Indonesia. Kemudian selanjutnya menyasar untuk pengusahaan nikel hingga timah. Meski begitu, Luhut mengakui bahwa pemerintah terlambat memasukkan komoditas timah ke dalam platform tersebut.

"Timah ini sebenarnya kita agak terlambat. Sampai kemarin maling-maling yang berapa tuh? Rp 270 triliun gitu ya potensinya. Sebenarnya kita, wah karena banyak sekali pekerjaan agak terlambat di situ. Tapi sekarang sudah masuk. Sudah jalannya semua. Nggak bisa main-main," kata Luhut.

(haa/haa) Saksikan video di bawah ini:

Video: Menilik Urgensi Rencana Prabowo Mau Rombak Kemenkeu & BUMN

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Luhut: Belanja Pemerintah di E-Katalog Rp 3000 T, OTT Tak Ada Lagi!

---