olbwin login

olbwin login,avtube live,olbwin loginJakarta, CNN Indonesia--

Pelapor khusus hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Tom Andrews, mendesak ASEANtak perlu mengundang junta Myanmar di semua pertemuan.

"Junta tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN mana pun," ujar Andrews kepada CNN Indonesia, Selasa (20/6).

Lihat Juga : Miliarder sampai CEO Ada di Kapal Selam Wisata Titanic yang Hilang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

[Gambas:Video CNN]

"Saya sangat prihatin dengan partisipasi Myanmar yang terus berlanjut dalam pertemuan-pertemuan formal pertahanan ASEAN," kata dia.

ASEAN telah menunjuk Jenderal Tun Aung, Panglima Tertinggi Angkatan Udara Myanmar, sebagai Ketua Konferensi Kepala Staf Angkatan Udara ASEAN tahun 2023.

Menurut dia, Tun Aung merupakan komandan yang bertanggung jawab atas serangan termasuk pesawat dan helikopter tempur di desa Myanmar.

Pada Mei lalu, Panglima Angkatan Laut junta, Moe Aung, juga ditunjuk memimpin Pertemuan Kepala Angkatan Laut ASEAN 2024.

Lihat Juga : Ahli PBB Kecam Rapat soal Myanmar di Thailand: Rusak Upaya RI-ASEAN

Selain itu, Junta menjadi ketua bersama Kelompok Kerja Pakar Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus) tentang Kontra Terorisme dengan Rusia, dan Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ini.

ASEAN, kata Andrews, mengklaim pertemuan tersebut hanya bersifat teknis dan tidak melanggar larangan.

Andrews mengatakan Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan, bersama negara-negara ASEAN lain dan tidak hadir jika undangan ke junta militer tidak dibatalkan.

"Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN tetapi juga berfungsi melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar," ujar dia

Ia juga menyoroti pertemuan yang diinisiasi Thailand pada pekan ini. Rapat itu dihadiri sejumlah perwakilan tujuh negara anggota ASEAN termasuk junta, China dan India.

Lihat Juga : 4 Teori Penyebab Kapal Selam Titanic Boyong Miliarder Hilang Kontak

"[Ini] dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merongrong persatuan ASEAN," ucap Andrews.

Melegitimasi junta militer, lanjut ia, merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan sebuah kesalahan besar.

Menurut Andrews, sudah saatnya mempertimbangkan opsi-opsi alternatif memecahkan persoalan yang telah lama buntu.

"ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pengabaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin," ujar dia.