klikzeus

    Release time:2024-10-08 01:57:10    source:dadunation login link alternatif   

klikzeus,koper 20 inch berapa kg,klikzeusJakarta, CNN Indonesia--

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahannya akan mulai menerapkan pendekatan memungut pajakjika diperlukan.

Anwar mengatakan pemerintah memang sangat membutuhkan pajak untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Namun, menurut Anwar, hal ini tidak boleh dibebankan kepada rakyat atau perusahaan.

Lihat Juga :
Mengenal Cheget, Tas Nuklir Putin yang Bisa Bikin Dunia 'Kiamat'

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar mengatakan pendekatan ini diterapkan demi mendorong produktivitas pembangunan bangsa sekaligus menjamin kesejahteraan kaum terpinggirkan.

"Dengan demikian, institusi perpajakan harus sangat efisien, sangat jelas, dan sangat efektif," ucap Anwar.

[Gambas:Video CNN]

Anwar menuturkan tata kelola yang baik sangat penting untuk membersihkan negara dari korupsi endemik, yang berdampak pada pendapatan yang dihasilkan melalui perpajakan.

Dia juga mengatakan pendekatan Ekonomi Madani akan menjadi landasan bagi beberapa kebijakan lain yang akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

"Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan mengumumkan Rencana Induk Industri, dan setelah itu, tinjauan jangka menengah Rencana Malaysia ke-12," ucap Anwar.

Anwar menuturkan anggaran Ekonomi Madani kedua akan diresmikan pada Oktober.

Pilihan Redaksi
  • Apa yang Terjadi di Ukraina jika Zelensky Dibunuh Rusia?
  • Wakil Gubernur Mekah Cuci Ka'bah, Pakai Potongan Kain dan Air Zamzam
  • Pernikahan 18 Tahun Kandas usai PM Kanada Trudeau Cerai dari Istri

"Kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya tapi kalau masalah tata kelola tidak diselesaikan, ada kebocoran. Anda bisa membelanjakan 22 miliar ringgit untuk membantu rakyat, tetapi ada kebocoran di sekitar 5-6 miliar ringgit yang hilang," paparnya menambahkan seperti dikutip The Star.

Anwar merujuk pada anggaran untuk mitigasi banjir di Negeri Jiran. Pada November lalu, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) mengatakan akan memeriksa laporan tentang proyek mitigasi banjir senilai 22 miliar ringgit yang diduga menyalahi aturan lantaran disetujui ketika parlemen telah dibubarkan pada masa pendahulu Anwar.

Sementara itu, Februari lalu, Anwar juga menegaskan proyek mitigasi banjir ini akan ditender ulang sehingga dapat menghemat 2 miliar ringgit anggaran negara. Sebelumnya, pemerintah menganggarkan sampai 15 miliar ringgit untuk enam proyek mitigasi banjir ini.

(rds/rds)