unta togel

unta togel,skor7m,unta togelJakarta, CNN Indonesia--

Rencana Presiden TerpilihPrabowo Subianto memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara makin kuat.

Tujuannya, meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.

Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan pembentukan badan baru tidak serumit pembentukan kementerian sehingga bisa segera dilakukan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya kalau langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu harus ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan (Penerimaan Negara dulu), nanti transform ke kementerian kan bisa seperti itu," kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.comdi bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Anggawira menegaskan sejatinya badan atau kementerian selevel. Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis misalnya, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian," imbuhnya.

Tujuan pembentukan BPN salah satunya adalah mengerek rasio pajak Indonesia ke 23 persen. Saat ini, rasio pajak hanya sekitar 10 persen.

Lalu, seberapa urgen pembentukan Badan Penerimaan Negara?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara negara saat ini bukan lagi berdasarkan urgensinya. Namun, sekadar untuk memenuhi janji politik yang sudah dibuat oleh Prabowo saat kampanye.

Lihat Juga : Pengusaha Hotel Bersuara Keras soal Pembubaran Acara Forum Tanah Air

"Menurut saya, pertanyaannya bukan kepada diperlukan atau tidak diperlukan. Karena masalahnya adalah bahwa secara politik, pemisahan tersebut telah menjadi salah satu rencana strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga tak bisa disalahkan jika rencana tersebut direncanakan untuk langsung dieksekusi oleh mereka nanti setelah duduk di Istana," ujar Ronny.

Karenanya, sangat wajar dan sah-sah jika langsung dijalankan setelah menjabat nanti. Sebab, itu adalah janji kampanye yang memang untuk dilaksanakan.

"Artinya, secara politik, mereka menganggap rencana tersebut legitimate untuk diteruskan karena mereka adalah pemenang kontestasi tempo hari," imbuhnya.

Apalagi, ia melihat sampai saat ini Prabowo memang sangat ambisius dan optimis pemerintahannya bisa menaikkan rasio pajak melalui Badan Penerimaan Negara. Sehingga, hilal untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan semakin terlihat nyata.

"Bahkan sampai hari ini Prabowo masih percaya bahwa pemerintahannya bisa meningkatkan rasio pajak secara sangat signifikan, maka lagi-lagi cukup bisa dipahami mengapa rencana pemisahan tersebut semakin mendapatkan angin untuk terwujud," jelasnya.

Namun, Ronny kembali menekankan bahwa semua isu yang beredar saat ini, bolanya tetap ada di Prabowo sebagai pemimpin negara terpilih untuk periode 2024-2029, termasuk kapan kepastian waktu akan dilakukan perombakan di instansi bendahara negara tersebut.

"Perkara mulai kapan, saya kira sangat tergantung kepada presiden terpilih. Beliau bisa saja langsung mendorong legitimasi konstitusionalnya untuk dibuat oleh pemerintah, sehari setelah beliau duduk di istana, karena prasyaratnya hanya 'political will semata," terangnya.

Hal tersebut berkaca pada pembentukan Badan Gizi Nasional yang bahkan sudah dibentuk sebelum Prabowo menjabat. Karenanya, ia menilai apapun wacana yang bergulir, penentuannya ada di tangan menteri pertahanan itu.

"Padahal ide (Badan Gizi Nasional) tersebut lahir dari rencana program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Artinya apa? Artinya jika Prabowo mau, maka pembentukan badan penerimaan negara bisa segera diwujudkan," kata Ronny.

Ronny melihat perombakan Kementerian Keuangan dengan memisahkan DJP dan DJBC ini tidak akan menganggu kinerja penerimaan negara. Sebab, meski badan sudah dibentuk tidak akan langsung bekerja saat itu juga.

Menurutnya, badan baru yang dibentuk akan membutuhkan waktu untuk bisa mulai bekerja. Biasanya pemerintah juga akan memberikan tenggat waktu sampai semua persiapan selesai 100 persen.

"Dibutuhkan waktu untuk badan baru tersebut untuk bisa bekerja, biasanya pemerintah akan memberikan tenggat waktunya sampai kapan. Yang jelas setelah semuanya siap tentunya," katanya.

Ronny menekankan pembentukan badan baru ini bukan hal baru, banyak negara yang sudah melakukannya dan hasilnya ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kembali lagi pada seberapa niat pemerintah melakukannya.

"Di Amerika ada Internal Revenue Service misalnya. Jadi jika Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin mencoba hal yang sama, maka pelajarilah dan dalamilah pengalaman-pengalaman negara lain yang berhasil memisahkan kedua lembaga tersebut. Ambil best practicenya. Toh tujuannya memang baik, meningkatkan tax ratio," terangnya.

Sementara, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan apabila melihat dari sisi studi literatur pembagian kelembagaan administrasi perpajakan dan juga non-pajak secara umum itu umumnya bisa mendorong efek positif terhadap penerimaan negara, terutama secara berkelanjutan.

Pasalnya, pemisahan badan dari kementerian induknya diyakini bisa mendorong badan tersebut untuk menggunakan sumber daya publik yang lebih efisien melalui kemandirian ataupun otonomi keuangan dan administratif.

Selain itu, dengan pemisahan, maka bisa dilakukan perekrutan staf yang lebih kompeten, disiplin dan berkualitas karena lembaga yang terpisah umumnya mempunyai kebebasan dalam pengangkatan, pemberhentian, dan kebijakan upah para pekerjanya.

"Sehingga kebijakan untuk meningkatkan kapasitas staf dan pekerja di lembaga terpisah itu bisa dilakukan dengan pemisahan ini," kata Rendy.

[Gambas:Photo CNN]

Rencana pemisahan ini, kata Rendy juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas lembaga pajak yang telah tercoreng oleh banyak kasus besar beberapa waktu lalu.

"Dalam konteks Indonesia, saya kira pemerintah maupun otoritas terkait dalam hal ini DJP telah melakukan banyak hal terutama dalam 10 tahun terakhir ini, namun sayangnya kita melihat bahwa kinerja penerimaan pajak itu belum mampu mengikuti pertumbuhan belanja yang semakin membesar," jelasnya.

Menurut Rendy, dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan akuntabilitas yang jelas dari proses pemisahan. Kemudian harus ditetapkan juga batasan yang jelas terkait mekanisme kekuasaan untuk pengenaan pajak ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan negara.

"Dan yang tidak kalah penting bagaimana komitmen politik yang berkesinambungan karena komitmen politik ini menjadi penting untuk memastikan proses pemisahan ini bisa berlanjut terutama dalam jangka waktu yang lebih panjang," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]