angka togel 73

angka togel 73,angka 73 dalam togel,angka togel 73Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap asal-muasal dana yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bantuan sosial (bansos) yang banyak dibicarakan publik akhir-akhir ini.

Muhadjir menyebut sumber dana yang digunakan untuk bansos ini ada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras yang sudah masuk ke dalam APBN.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Banjir Bansos Jelang Pilpres 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bantuan yang diberikan oleh pak Presiden itu berasal dari dana bantuan presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini menjelaskan penjelasan dari Pak Menko," katanya.

Lihat Juga : Sri Mulyani Bongkar Asal Uang yang Dipakai Jokowi Bagi-bagi Banpres

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkap hal serupa. Kata dia, bantuan pangan presiden (Banpres) yang saat ini tengah menjadi perbincangan karena dianggap bagian dari kecurangan Pilpres 2024 justru bukan bagian dari perlindungan sosial.

Anggarannya pun bukan berasal dari dana sosial yang sudah disiapkan dalam APBN, melainkan dari dana operasional Jokowi selaku presiden.

Soal dana operasional ini memang telah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2022. Beleid ini mencakup mengenai dana kemasyarakatan presiden dan wapres, seperti kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kebudayaan.

"Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," kata dia.

Dia bahkan merinci besaran dan operasional yang diberikan kepada Jokowi selaku presiden. Dana itu yakni, pada 2019 dana operasional presiden sebesar Rp110 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp57,2 miliar atau 52 persen.

Lihat Juga : Sri Mulyani Kembali Berkomentar soal Anggaran Makan Gratis

Kemudian, Pada 2020 naik menjadi Rp116,2 miliar. Namun yang terealisasi hanya 67 persen atau Rp77,9 miliar. Lalu pada 2021 naik lagi menjadi Rp119,7 miliar dan terealisasi 86 persen atau Rp127,8 miliar.

Kemudian, pada 2022 dana operasional Jokowi naik tajam menjadi Rp160,9 miliar dan terealisasi Rp138 miliar atau 86 persennya. Pada 2023 ditetapkan sebesar Rp156,5 miliar dan terealisasi 82 persen atau Rp127,8 miliar.

"Jadi seperti yang tadi telah disampaikan pak Menko bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian perlinsos," pungkasnya.