diamond 388

diamond 388,dewa 787,diamond 388Jakarta, CNN Indonesia--

Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI batal menggelar rapat perdana mereka yang semula akan digelar Rabu (17/7) hari ini pukul 13.30 WIB.

Rapat semula akan memilih dan ketua pimpinan Pansus Haji. Anggota Pansus, Wisnu Wijaya belum mengetahui sampai kapan penundaan akan dilakukan.

Lihat Juga : Polisi Gerebek Kampung Boncos Jakbar, 46 Orang Ditangkap

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Wisnu, para anggota pansus sebelumnya berada di daerah mereka masing-masing karena DPR saat ini tengah memasuki masa reses hingga sebulan ke depan. Sehari sebelumnya, mereka mulai kembali ke Jakarta karena semula ada jadwal Rapat pansus perdana.

"Kami pun para anggota Pansus yang sudah ditunjuk itu sudah bergerak menuju Jakarta dari Dapil kami masing-masing," katanya.

Lihat Juga : Kemenag: Jemaah Haji Tidur Berjejer di Mina Sudah Sejak Zaman Nabi

Sementara, anggota Pansus dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan penundaan rapat karena masalah teknis sambil memberi kesempatan para anggota DPR menghabiskan masa reses pekan pertama di dapil mereka masing-masing.

"Iya ditunda sementara karena faktor teknis, sambil memberi kesempatan reses semimggu di dapil. Insyaallah minggu depan kita rapat perdana," kata Luluk.

Rapat paripurna DPR ke-20 Masa sidang V 2023/2024 sebelumnya telah menyetujui pembentukan Pansus untuk menyelidiki berbagai dugaan kejanggalan penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Pansus diteken 35 anggota DPR lintas fraksi. Pansus nantinya akan mendalami pembagian dan penetapan kuota haji tambahan yang dinilai tak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pimpinan DPR: Pansus Akan Usut Detail Penyelewengan Ibadah Haji

Terpisah, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap pembentukan pansus haji itu bisa menelusuri dugaan penyelewengan dalam perjalanan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, khususnya terkait Haji Khusus.

"Iya nanti silakan pansus haji menelusuri lebih detail dan membuktikan di angket semua kecurigaan, semua indikator-indikator korupsi, silahkan sudah, bukan urusan pimpinan tapi urusan panitia khusus," kata Cak Imin usai menghadiri acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7) sore.

Cak Imin--yang juga Ketua Umum PKB--adalah pimpinan DPR yang mengetuk palu pengesahan pembentukan pansus haji pada Selasa (9/7). Menurtnya banyak indikasi penyelewengan yang harus diusut dari pelaksanaan perjalanan haji Indonesia, sehingga tak terulang lagi di masa mendatang.

"Iya banyak indikasi-indikasi penyelewengan yang harus diusut," ujarnya.

"Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan salah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun," imbuh Cak Imin yang juga Ketua Tim Pengawas Haji 2024 tersebut.

Lihat Juga : Zulhas Setuju Pansus Angket Haji: Tapi Jalan Setelah Ibadah Selesai