mtrtoto

mtrtoto,erek erek orang hamil 3d,mtrtotoJakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamembantah pemberian izin ormas keagamaan mengelola tambang merupakan politik balas budi lantaran mendukung Prabowo Subianto yang kini terpilih menjadi presiden 2024-2029.

Ia menegaskan ini adalah iktikad baik Presiden Joko Widodo. Kemudian, karpet merah itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Kalau hanya karena persoalan politik, kita kan (akan) cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua (ormas keagamaan) toh?" ucapnya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, kalau memang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) terkait politik, pemberiannya mungkin dilakukan saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mentas di Pilpres 2024. Bahlil melihat tudingan itu masih masuk akal jika memang PP Nomor 25 Tahun 2024 terbit saat kontestasi lima tahunan itu berlangsung.

Namun, ia menegaskan hal itu tak dilakukan Jokowi. Bahlil malah menyebut ide ini hadir ketika sang Kepala Negara kunjungan kerja ke daerah-daerah.

"Bapak Presiden (Jokowi) menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai perusahaan-perusahaan gede dan investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah menerima aspirasi bagaimana ormas keagamaan juga diperankan," ungkapnya.

"Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba mencarikan jalannya yang sesuai aturan," sambung Bahlil.

Oleh karena itu, ia meminta agar tak ada lagi perdebatan di masyarakat soal karpet merah izin tambang untuk ormas keagamaan. Sebab, yang ditawarkan Presiden Jokowi sama sekali tak terkait langkah politik.

Ia mengatakan Pilpres 2024 sudah usai. Bahkan, pelantikan kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran akan segera dihelat.

"Gak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah itikad baik pemerintah di bawah Pak Presiden Jokowi untuk menghargai jasa-jasa organisasi yang hebat dan kontribusi mereka kepada negara," tegas Bahlil.

"Jadi mohon lah kalau yang sudah selesai ya selesai lah. Itu terlalu apa ya, mohon maaf ya, lebay lah kira-kira," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]